HOME     PROFILE     INFO FACULTY     ORGANIZER     FACILITY     CONTACT US
Untitled Document
logo magister hukum narotama banner magister hukum
    
Untitled Document
  > E-Digital
  E-Curriculum
  E-Student
  E-Lecturer
  E-Alumni
  E-Modul
  E-Research
  E-News
  E-Quality Campus
  > Quick Links
  Yayasan LBH Indonesia
  Lembaga Bantuan Hukum Pers
  LBH MASYARAKAT
  Mahkamah Agung Republik Indonesia
  Pengadilan Negeri Surabaya
  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
  Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  Pemerintah Kota Surabaya
  > Web Administrator
  > Marketing

Untitled Document
-- Anda Pengunjung ke --
187535
Mulai Tgl. 28 Maret 2010
s/d Tgl. 28 Juni 2016



NEWS & EVENTS
DESAKAN DIVESTASI SAHAM, FREEPORT INGIN KEPASTIAN HUKUM

09 Juni 2016, 14:32:44
PT Freeport Indonesia tetap berkeras menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara sebelum melepas 10,64 persen sahamnya. Padahal, pemerintah sudah menyatakan revisi PP 77 ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. “Kami hanya ingin aturan yang pasti. Sebab, skema pelepasan saham tidak diatur dalam PP 77 Tahun 2014,” ujar juru bicara Freeport, Riza Pratama, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 5 November 2015. Menurut Riza, .....[Read more]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGESAHAN AKTA KOPERASI BISA MELALUI SISTEM ONLINE

09 April 2016, 04:26:55
Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Choirul Djamhari mengatakan tahun ini pengesahan akta koperasi bisa dilakukan secara online. Pihaknya telah menyiapkan layanan itu bernama Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop). “Sisminbhkop akan meningkatkan, mempercepat, dan memudahkan dalam melayani masyarakat, khususnya mengenai status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara online,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Maret 2016. Menurut Choirul, fasilitas online yang bisa digunakan bukan .....[Read more]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GILIRAN ADVOKAT MINTA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DILEGALKAN

06 April 2016, 14:34:53
Polemik transportasi berbasis aplikasi online akhirnya mampir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sebelumnya ada demonstrasi sopir taksi menolak keberadaan moda transportasi daring, kini terjadi sebaliknya. Dua orang warga negara yang berprofesi advokat menggugat Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lewat judicial review ke MK. Kedua advokat ingin MK bisa mengakhiri polemik legalitas transportasi berbasis aplikasi yang selama ini terjadi. Mereka .....[Read more]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGGUNAAN INTERNET BUTUH ETIKA

22 Oktober 2013, 09:54:30
Perkembangan internet memberikan dampak positif bagi berbagai bidang. Komunikasi menjadi lebih cepat dan murah dengan adanya internet. Selain memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mengakses berbagai informasi dan mengekspresikan diri serta mendapatkan peluang bagi usaha atau bisnis. “Dampak negatif dari penyalahgunaan internet telah menjadi tantangan nasional, regional, maupun internasional,” demikian kutipan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring saat membuka High Level Leaders Meeting (HLLM) di Bali, Senin (21/10) seperti .....[Read more]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI AKHIRNYA DIKELUARKAN

19 Oktober 2013, 10:17:45
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang MK pada Kamis (17/10/2013). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK. Berikut ini adalah kutipan perppu tersebut sebagaimana yang didapatkan dari website Kompas.com dan sumber utamanaya berasal dari Kementerian Hukum dan HAM. .....[Read more]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untitled Document Copyright © 2010 by Master in Law of Narotama University, All Right Reserved.